Puro Pakualaman Nyatakan Trah Sis Tjakraningrat Keturunan Sah PB X

Sumber : http://jogja.tribunnews.com/2017/03/03/puro-pakualaman-nyatakan-trah-sis-tjakraningrat-keturunan-sah-pb-x

Puro Pakualaman Nyatakan Trah Sis Tjakraningrat Keturunan Sah PB X

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Cerita lain dalam polemik klaim kepemilikan lahan Paku Alam Ground (PAG) terdampak bandara kini terungkapkan.

Pihak Pura Pakualaman bersuara bahwa keturunan sah dari Paku Buwono X adalah trah keturunan M Sis Tjakraningrat.

Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Pura Pakualaman, Herkus Wijayadi seusai sidang duplik dan replik atas gugatan klaim kepemilikan lahan PAG tersebut di Pengadilan Negeri Kulonprogo, Kamis (2/3/2017).

Pertemuan di Wates itu menjadi saat pertamakalinya kedua pihak bisa bertemu dan berkomunikasi.

Menurutnya, kerabat Pura Pakualaman membenarkan jika keluarga trah dari pasangan M Sis Tjakraningrat  dan GKR Pembayun adalah keturunan PB X yang sah dan diakui.

Untuk diketahui, keluarga trah M Sis Tjakraningrat ini merupakan pihak yang mengajukan gugatan intervensi atas gugatan pertama (perkara perdata bernomor 195/Pdt.G/2016/PN.Wat ) yang mengklaim kepemilikan lahan PAG terdampak pembangunan bandara.

Gugatan intervensi dilayangkan oleh tiga orang yang mengaku sebagai ahli waris sah dari BRAy Moersoedarinah (ibu GKR Pembayun) yang merupakan permaisuri PB X.

Ketiganya yakni BRAY Koes Siti Marlia, M. Munier Tjakraningrat, dan M. Malikul Adil Tjakraningrat.

Sedangkan perkara perdata bernomor 195/Pdt.G/2016/PN.Wat itu dilayangkan 8 orang yang juga menyebut diri sebagai cucu dan cicit dari  PB X dan BRAy Moersoedarinah.

Pihak tergugat dalam perkara itu yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X dan Direksi PT Angkasa Pura I.

Isi gugatan tersebut memperkarakan perbuatan melawan hukum terkait lahan yang diklaim milik tergugat tanpa disertai alas hak yang benar menurut hukum.

“Adanya gugatan intervensi ini membenarkan eksepsi kami atas kekeliruan silsihan yang dicantumkan penggugat pertama. Konfirmasi dari pihak penggugat intervensi ini sudah kami tunggu-tunggu. Silsilahnya mereka yang benar,” jelasnya.

Menurutnya, pihak Pura Pakualaman sudah berencana mencari keturunan GKR Pembayun itu untuk dihadirkan sebagai saksi persidangan.

Dirinya pun bersyukur karena penggugat intervensi bisa hadir sebelum tahapan sidang masuk materi gugatan sehingga ada pelurusan silsilah keturunan dan jawaban atas gugatan yang diajukan.

“Namun, konsinyasinya tetap tidak bisa dibagi-bagi karena merupakan tanah PA sebagai sebuah institusi. Kami tidak akan membagi-baginya, bermua dari tanah ya dikembalikan ke bentuk tanah,” katanya.

Kuasa hukum penggugat intervensi yang juga menyatakan diri sebagai cicit dari GKR Pembayun, Mohammad Andre Tjakraningrat, mengatakan pihaknya memberikan klarifikasi di pengadilan bahwa pihaknya tidak menuntut hak atas dana ganti rugi sebesar Rp701 miliar atas lahan yang bermasalah tersebut.

Sebaliknya, pihaknya justru ingin meluruskan kebenaran perkara silsilah keturunan. Hal itu sekaligus menjadi bentuk keberatan atas adanya klaim asal usul dari pihak penggugat pertama.

“Kenapa perlu diklarifikasi? Karena ini terkait uang negara untuk pembebasan lahan bandara yang sekarang sedang dikonsinyasikan. Masalah uang negara, silahkan go ahead (lanjut saja). Namun soal silsilah, ini harus diluruskan dulu. Ini masalah kebenaran silsilah keluarga,” katanya.

Hal ini pun sudah dikomunikasikannya dengan pihak Pura Pakualaman dan pengacara negara yang mewakili PT Angkasa Pura I.

Pihaknya memang sejauh ini belum pernah berkomunikasi langsung dengan para pihak tergugat dalam kasus perdata ini.

Namun begitu, upaya konfirmasi dan klarifikasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan museum di Belanda yang banyak menyimpan dokumen kerajaan.

Terkait dokumen kepemilikan lahan yang diklaim ada di tangan pihak penggugat pertama, dirinya mengaku tidak mengetahui.

Hanya saja, jika ternyata dokumen itu asli, penggugat pertama bisa dikenakan pasalpenggelaman dokumen yang melawan hukum karena memilikinya.

“Kami sekarang fokus ke laporan pidana kami di Polres Kulonprogo,” kata dia.

Sementara itu, Sukarno, pihak penggugat pertama yang menyatakan diri sebagai cicit dari GKR Pembayun, menyebut bahwa pihaknya memiliki dokumen pendukung yang asli sebagi bukti dan penetapan sebagai keturunan yang sah.

Kepemilikan dokumen lahan tersebut membuktikan bahwa pihaknya adalah keturunan yang sah.

“Ngga mungkin harta dari orangtua diberikan ke orang lain yang tidak punya hak. Nenek kami punya asset lainnya juga, bukan cuma lahan ini (PAG yang bersengketa),” kata dia. (*)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *